Sudah Saatnya:Fakultas Sastra Berubah Jadi Fakultas Kebudayaan Minangkabau

Oleh Fadlillah Malin Sutan Kayo

(Maaf, kawan-kawan semua, tampilan depan agak dirubah, untuk ruang mangecek kita di rubrik HALAMAN (sebelah ya) saja ya. Ini artikelku yang kabarnya membuat Bu Dekan tidak enak makan seharian, heheheh)

Mengapa Fakultas Sastra harus berubah? Bagaimana kalau jawabannya; mengapa tidak boleh berubah? Dalam alam yang terkembang jadi guru ini, agaknya tidak ada sesuatu yang tidak berubah, kecuali batu, kata Hamka, sedangkan batu pada realitasnya mengalami perubahan, dalam konteks evolusi yang panjang.

Satu hal yang dirindukan orang Minangkabau dengan keturunannya, yang masih mencintai kebudayaan Minangkabau, yakni; adanya satu Fakultas, seandainya; tidak sebuah Universitas Minangkabau; yang mengkaji kebudayaan Minangkabau dan melahirkan sarjana Minangkabaunis.

Satu kali, seorang dosen Fakultas Sastra Universitas Andalas, bercerita, bahwa ada satu pertanyaan masyarakat yang tidak dapat dijawabnya, namun sangat berkesan. Pertanyaan itu adalah; jika kami bertanya tentang hukum maka sudah ada sarjana hukum yang akan menjawabnya, jika kami bertanya tentang ekonomi maka sudah ada sarjana ekonomi yang akan menjawabnya, jika kami bertanya tentang sastra maka sudah ada sarjana sastra yang akan menjawabnya, begitu juga yang lain-lain, Namun jika kami bertanya tentang (adat) kebudayaan Minangkabau maka adakah sarjana kebudayaan Minangkabau. Kemanakah kami akan mencari jawab? Memang penghulu adalah tempat bertanya dan tempat berberita, namun secara keilmuan kita butuh pakar keilmuan.

Pertanyaan itu sederhana, namun sesungguhnya mendalam, filosofis (epstemologis, ontologis, dan aksiologis), bahkan strategis. Pada pihak lain memang ada sarjana sastra Minang, tetapi mereka hanya ahli di bidang sastra dengan teori barat. Di Fakultas Hukum hanya ada satu dua mata kuliah hukum adat, Begitu juga sarjana antropologi, mereka ahli antropologi dengan kacamata Barat, bukan ahli kebudayaan Minang.

Pada pihak lain banyak sarjana mempunyai kecenderungan untuk menjadi orientalis baru (bahkan mereka ingin menukar matrilineal dengan feminisme dan kesetaraan gender, dan sekarang sedang marak dalam segala lini). Bukankah sudah saatnya kita melihat kebudayaan kita dengan pandangan kita (emik) dan bukan dengan padangan barat (etik).

Mengapa harus kebudayaan? Bukankah ada antropologi dan sosiologi. Ternyata, bagaimanapun, antropologi dan sosiologi tidak dapat dilepaskan dengan sejarah kelahiran orientalisnya, dan dengan filosofis barat, bukankah seluruh teori antropologi dan sosiologi sudah saatnya direkonstruksi ulang dalam era-posmodern ini, apa lagi pada hari ini orang lebih kenal dengan cultural studies.

Pada sisi lain, antropologi dan sosiologi bukanlah kajian kebudayaan Minangkabau, yang tidak melihat kebudayaan Minangkabau dengan cara Minangkabau. Antropologi dan sosiologi tidak mau menukar dirinya dengan kebudayaan, karena menurut mereka kebudayaan bukan science, tidak ilmiah.

Bukankah dengan begitu kita hanya membesarkan anak orang, menjual dagangan orang, hanya jadi agent atau broker? Bukan bermaksud menyinggung dunia orang, tidak, karena memang itu dunianya.

Adapun yang menjadi persoalan di sini, hanya; mengapa “lampu” kebudayaan dimatikan untuk menghidupkan “lampu” antropologi dan sosiologi. Dalam hal ini bukan bermaksud untuk “mematikan” lampu antropologi, sebaliknya silahkan hidup, buka jurusannya sendiri, tetapi jangan caplok dan matikan “lampu” kami. Setiap akan menghidupkan terminologi kebudayaan “kami”, maka mengapa selalu “dimatikan”,

Baiklah dengan beralasan pada ilmiah modern, namun paradigma ilmiah sudah berubah dalam postmodern ini. Maka sudah saatnya kami membangun terminologi keilmuan sendiri dalam era perubahan paradigma keilmuan dunia, yakni kajian kebudayaan Minangkabau.

Berikutnya mengapa harus Minangkabau? Di sini bukan hanya persoalan kulit dan isi. Ada salah satu dari lima hal dalam dunia akademis yang akan menjadi brand, atau trade market, yang akan membuat sebuah universitas menjadi terkenal. Pertama, ada universitas yang terkenal dalam bidang teori (epistemologi), kedua dengan metodologi, ketiga objek keilmuan (ontologi), keempat staf penganjar (manusia), kelima fasilitas yang standar (peralatan).

Pada bagian ketiga-lah, letak kebudayaan Minangkabau. Kebudayaan Minangkabau adalah obyek keilmuan yang tidak dipunyai oleh seluruh universitas di dunia. Seandainya, kita hendak menandingi dunia orang dengan epistemologi, metodologi, kepakaran profesornya, fasilitas (sedangkan fasilitas orang sudah jauh lebih hebat dan serba modern), maka kita hanya mengejar ekor dari ekor itu sendiri, karena seluruh universitas di dunia dan Indonesia sudah jauh terdepan.

Satu hal yang tidak dimiliki seluruh universitas di dunia dan di Indonesia, yakni obyek keilmuan kebudayaan Minangkabau. Inilah alasan mengapa orang studi ke tanah Minang dari seluruh Indonesia dan berbagai belahan dunia. Sebagaimana bila orang ingin belajar kajian keislaman, maka seluruh dunia datang ke jazirah Arab dan Mesir. Kalau memang kebudayaan Minangkabau itu “hebat”, melahirkan sebagian besar founding father Indonesia (yang kosmopolitan, egaliter dan demokrat), jika kebudayaan Minangkabau sering mereka istilahkan dengan “pabrik” pemikir (manakah fakultas filsafat Minangkabau?), bila memang penganut kebudayaan matrilineal terbesar di dunia.

Jika tidak tidak begitu adanya, agaknya sudah saatnya berhenti berbicara bahwa kebudayaan Minangkabau itu “hebat”, malu kita pada orang, karena hanya memperdagangkan sesuatu yang berupa angan-angan saja. Janganlah marah, nanti, kalau orang akan mengatakan kita hanya me-laplap kebudayaan lama (memangnya kita tukang lap?), kalau Yusuf Kalla (wakil presiden Indonesia) mengatakan kita mabuk bernostalgia. Jangan marah atau merasa bangga, kalau orang asing menemukan teori dan metode keilmuan baru dengan kajian kebudayaan Minangkabau. Setelah orang menemukan dan maju, maka baru kita buru-buru membukanya, apakah kita memang suka dengan ekor. Jangan-jangan kita memang tidak akrab dengan slogan; “Kami sudah berbuat sebelum orang lain memikirkannya”, karena mungkin moto dibuat orang Belanda ketika mereka membangun pabrik semen di Padang.

Fakultas Kebudayaan Minangkabau

Sebagaimana pepatah Minang, yang filosofis dengan keilmuan kearifan lokal; “kilek baliuang la ka kaki, kilek camin la ka muko”. Wacana ini jelas tertuju ke seluruh universitas yang ada di tanah Minang. Namun jelas akan lebih tertuju ke muka Universitas Andalas, sebagai salah satu universitas tertua di tanah Minang.

Hal ini, juga menyambut, dua kali wacana pidato purek satu Universitas Andalas (waktu dies natalis Fakultas Sastra, baru-baru ini) bahwa jurusan sastra Minang akan menjadi brand atau trade markt Universitas Andalas. Selayaknya wacana itu dibejanakan menjadi Fakultas Kebudayaan Minangkabau, artinya tidak hanya satu bidang yakni sastra (satu bidang), tetapi lebih luas; yakni kebudayaan (fakultas).

Pada sisi lain, hal ini agak relevan dengan apa yang dilakukan UI yang sudah membuka tiga Fakultas Kedokteran (Kompas, 25 April 2008), yakni Fakultas Kedokteran Modern (Barat), Fakultas Kedokteran Tradisional (Timur), Fakultas Kedokteran Penelitian. Persoalan yang relevan itu adalah persoalan bagaimana UI membuka Fakultas Kedokteran Tradisional, hal ini sudah lama dilakukan Cina dengan Fakultas Medis Orientalnya.

Jika para pakar mempersoalkan konsorsium Dikti, atau harus sesuai dengan patron atau cetak yang dilakukan Eropa dan Amerika, UI barangkali tidak akan membuka Fakultas Kedokteran Tradisional, apalagi Cina. Kemudian UI dan UGM sudah lama merubah Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya, dan konon kabarnya UGM sedang merancang membuat jurusan Minangkabau. Jika ini terjadi, maka generasi Minang dan orang dari berbagai belahan dunia akan tetap belajar Minangkabau ke Yogyakarta sepanjang masa, jangan marah (jangan marah jika kita lebih bangga dengan negeri orang), sebagaimana kita ramai-ramai sekarang belajar ke Malaysia.

Sudah saatnya menggugat SK 163 Dikti tentang pengaturan program studi dan jurusan,keilmuan dan fakultas yang bias, dan sangat berbau eropasentris dan orientalis, yang tidak menginginkan bangsa timur tegak dengan budaya sendiri, dan budaya timur divonis tidak mempunyai tradisi science. Hal ini, sebagaimana kata seorang arkeolog, tidak baik terhadap perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan intelektual di Indonesia. SK 163 Dikti itu sangat tidak mengikuti perkembangan pradigma ilmu yang sudah berubah, tidak memahami dampak negatif science modern atau positivisme.

Fakultas Sastra menjadi Fakultas Kebudayaan Minangkabau bukanlah hanya sekedar menukar nama, tetapi dekonstruksi menyeluruh dan mendasar. Visi dan paradigma filosofinya adalah kebudayaan Minangkabau sebagaimana perubahan paradigma pada era posmodern.

Sastra Indonesia, Sastra Inggris, atau Sastra Jepang sudah saatnya dilebur menjadi Program Studi, bukan Jurusan. Bahasa dan Sastra harus dipisahkan dan masing-masing menjadi Jurusan; yakni Jurusan Bahasa, dan urusan Sastra. Selama ini, adanya Jurusan Sastra Inggris telah meruntuhkan kebanggaan terhadap kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Minang, dan memposisikannya sebagai minortas dan terkebelakang. Secara psikologis yang berkembang pada masyarakat dan dunia akademis, sastra Inggris sebagai Jurusan, dianggap strata atas (hight class), dan merasa malu berada di dengan Indonesia dan kebudayaan Minang, dikukuhkan lagi oleh epistemologi positivisme modern, sebagai pangkal bala terbesar.

Kemudian jurusan sejarah baru merasa punya rumah (home) dengan Fakultas Kebudayaan daripada Fakultas Sastra. Di samping itu, sudah saatnya Universitas Andalas membuka Jurusan Filsafat, karena Minangkabau terkenal dengan kebudayaan pemikir. Mengapa tidak ada Jurusan Filsafat selama ini, hal ini disebabkan politik pendidikan penguasa tidak menginginkan lahirnya pemikir dan tokoh dari negeri pemberontak. Kebudayaan Minangkabau dirancang secara politik pendidikan untuk lumpuh dan tercerabut dari kebudayaannya sendiri.

Ketika zaman sudah berubah, otonomi semakin marak, pandangan orang tentang kebudayaan semakin berubah. Dengan demikian, sebentar lagi akan ada pertanyaan dari pemerintah Sumatera Barat dan nagari-nagari, kami butuh sarjana kebudayaan Minangkabau, kemana kami akan mencarinya? Jika universitas tidak mau, dan menganggap wacana ini tidak penting, hanya mimpi di siang bolong, saya hanya berharap: adalah agaknya satu universitas di tanah Minang mempunyai kepedulian terhadap kebudayaan Minangkabau yang sudah berserpihan.

Saya dengar Universitas Muhammad Yamin Koto Baru milik Kabupaten Solok akan menjadi universitas negeri dan berubah nama, maka saya mengusulkan akan lebih bagus namanya Universitas Minangkabau. Usul saya ini memang sudah basi, dan pernah saya usulkan kepada ahli waris Pagaruyung lewat tulisan kolom saya di harian Singgalang (tgl.25/03/07-hal:10), namun mereka dan pemerintah Luak nan Tuo lebih menyukai membangun replika istana untuk pariwisata daripada membangun Universitas. Saya dengar Minangkabau pernah juga diusulkan orang untuk nama IKIP Padang, namun akhirnya dipilih Universitas Negeri Padang. Agaknya kata Padang jauh lebih bersifat keilmuan daripada kata Minangkabau, begitu juga Andalas, daripada Kebudayaan Minangkabau. Saya agak ragu, apakah UNP masih punya sedikit rasa terhadap persoalan Minangkabau.

Saya prihatin nama Minangkabau hanya menjadi nama terminal (bandara), memangnya kita “preman” (saya dengar di bandara itu banyak penumpang merasa tidak aman), padahal tentu akan lebih bagus Minangkabau menjadi dunia keilmuan, karena orang Minang, ciri khasnya adalah menggunakan ‘aka’ (akal pikiran), pemikiran, tradisi rasionalistik. Akhir kalam, “talantuang ka naik, tasingguang ka turun”, banyak minta maaf. Wasalam. ***

– 05-05- 2008, 08;56, Puruih Kabun, Ujuang Gurun Padang.

- Tulisan ini pernah dimuat di Singgalang Minggu, 01 Juni 2008, hal. 10.